ESAI: Transformasi energi gagal manakala literasi terabaikan?

Baca Juga: Banjir parah Halmahera Selatan tewaskan balita dan paksa 13.965 warga mengungsi, status tanggap darurat ditetapkan

Kita hidup di tengah lautan data, namun sering kali gagal menyelam ke kedalaman maknanya. Poster 'go green' bisa menjadi tren gaya hidup, tetapi tidak selalu mencerminkan perubahan perilaku.

Kampanye tentang krisis iklim bisa menjadi viral, tapi tidak serta-merta membuat orang berhenti menggunakan plastik sekali pakai.

Literasi tidak hanya berarti tahu, tetapi juga mengerti dan menginternalisasi. Dalam konteks ini, literasi sejati berarti kemampuan membaca makna di balik gambar, suara, dan statistik dan dari sana, membentuk keputusan yang etis.

Masalahnya, dalam banyak konteks di Indonesia, narasi pembangunan dan transformasi energi terlalu sering dibungkus dengan jargon kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Presiden Iran tegaskan tak ingin produksi senjata nuklir: Kami hanya ingin pertahankan hak yang sah

Namun ketika ditelusuri lebih dalam, siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari proyek-proyek besar seperti tambang, PLTU, atau reklamasi? Apakah masyarakat lokal yang tanahnya diambil? Atau korporasi besar yang menjalin kontrak jangka panjang?

Ketika literasi tidak dikembangkan, masyarakat tidak memiliki posisi tawar. Mereka tidak bisa membedakan antara partisipasi semu dan keterlibatan sejati.

Literasi, dalam konteks ini, bukan hanya alat untuk memahami, tetapi juga alat untuk menolak, bertanya, dan merancang ulang masa depan.

Ada satu prinsip dalam fisika yang sering terlupakan dalam praktik sosial: sudut datang sama dengan sudut pantul. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap energi yang datang pada suatu permukaan akan dipantulkan kembali dalam arah yang sama.

Baca Juga: Bareskrim bongkar ladang ganja 25 hektare di Aceh, 180 ton tanaman dimusnahkan, dua pelaku terancam hukuman mati

Dalam ranah sosial, prinsip ini bisa dibaca sebagai pengingat: setiap kebijakan atau tindakan akan kembali kepada pelakunya, entah dalam bentuk kepercayaan, protes, atau bahkan kehancuran.

Jika kebijakan dibuat tanpa memahami konteks dan tanpa mengajak masyarakat membaca bersama dampaknya, maka dampak itu akan kembali sebagai krisis sosial dan ekologis.

Literasi bukan hanya mencegah bencana, tapi juga menciptakan tanggung jawab bersama.

Membangun masyarakat yang literat dalam konteks energi bukan hal mudah, tetapi bukan pula mustahil. Proses ini harus dimulai dari sistem pendidikan: memasukkan pemahaman tentang energi, lingkungan, dan hak warga negara sejak dini.