Soal izin tambang nikel di Raja Ampat, Bahlil: Saya belum masuk kabinet

GENMILENIAL.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait sorotan publik terhadap aktivitas penambangan nikel oleh PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ia menegaskan bahwa izin pertambangan tersebut dikeluarkan sebelum dirinya menjabat di kabinet.

“PT GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN. Sekali lagi saya ulangi, yang beroperasi itu alat PT GAG Nikel milik Antam,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Juli 2025.

Bahlil menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel sudah diterbitkan sejak tahun 2017.

Baca Juga: Polisi tangkap dua pembobol rekening bermodus APK, pensiunan rugi Rp304 juta

“IUP-nya itu 2017, saya masih Ketua Umum HIPMI, belum masuk di kabinet,” katanya.

Ia menambahkan bahwa operasional tambang dimulai pada 2018 dan sudah melewati proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum beroperasi.

“IUP-nya 2017 dan beroperasi mulai 2018. Nah, sebelum beroperasi kan ada AMDAL, ini sudah ada,” ungkapnya.

Namun, di tengah kekhawatiran publik soal potensi kerusakan alam Raja Ampat, Bahlil menyatakan bahwa aktivitas penambangan saat ini telah dihentikan sementara untuk dilakukan verifikasi lapangan.

Baca Juga: Soal isu pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti saja mekanisme ketatanegaraan

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, turut menyatakan dukungannya terhadap penghentian sementara tambang tersebut.

“Ya, kita sangat setuju. Harusnya demikian, jangan sampai itu merusak,” ujar Fadli Zon usai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jumat, 6 Juni 2025.

Fadli juga menekankan pentingnya menjaga keindahan dan ekosistem Raja Ampat yang menurutnya sangat istimewa dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pertambangan.

“Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang saya kira sangat indah di Raja Ampat,” pungkasnya.***