GENMILENIAL.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung tentang gerak cepat kehadiran negara dalam permasalahan yang ada di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa segera memberi respon pada keluhan yang ada di masyarakat menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah.
“Mari menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespon secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat,” ucap Puan dalam pidato penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 25 Maret 2025.
“Permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani, nelayan, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Baca Juga: RUU Polri direncanakan akan segera dibahas, DPR RI beri bocoran perencanaannya
Puan juga mengingatkan agar negara hadir membantu penyelesaian masalah rakyat tanpa harus menunggu viral dan ramai.
“Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara,” kata Puan.
Namun, Puan juga menegaskan bahwa bertindak cepat bukan berarti mengabaikan peraturan dan tata kelola negara.
“Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas,” ujarnya.
Baca Juga: Ingin mudik aman dan lancar? jangan lupa download 5 aplikasi penting ini di ponselmu
“Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” imbuh Ketua DPP PDIP itu.
Puan juga mengungkapkan bahwa negara harus ikut melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan kehidupan rakyat.***
Artikel Terkait
Minyak urut dari Megawati ke Presiden Prabowo dibalas bunga anggrek saat sang Ketum PDIP ulang tahun, Puan Maharani sampaikan ini
Puan Maharani bicara 'efisiensi pemerintahan' dengan Sekjen PKV To Lam: Harus dibedakan antara Indonesia-Vietnam
Pemerintah siap beri penjelasan mengenai UU TNI, Puan Maharani jamin kekhawatiran publik tak akan terjadi
UU TNI resmi disahkan DPR RI, Puan Maharani yakinkan supremasi sipil tak akan terganggu
Puan Maharani ajak masyarakat untuk tidak berburuk sangka pada pemerintah terkait pengesahan UU TNI di momen Ramadan: Jangan berprasangka negatif
2 Poin tambahan tugas operasi militer selain perang di UU TNI yang baru disahkan DPR, Puan: Ini hanya antisipasi
Rapat tertutup UU TNI oleh Komisi I DPR di hotel mewah terkesan diam-diam, begini kata Puan Maharani