3 Respon menteri Prabowo soal usulan pejabat pakai transportasi umum hingga tak dikawal, salah satunya Bahlil ngaku dulu jadi sopir angkot

GENMILENIAL.ID - Belakangan ini muncul dorongan agar pejabat negara pemerintahan RI tidak selalu menggunakan kendaraan berplat khusus hingga mendapatkan patroli pengawalan (patwal) dari polisi. 

Pejabat pemerintah RI diminta untuk beralih naik transportasi umum, bahkan Patwal sebaiknya dilakukan hanya untuk presiden dan wakil presiden RI.

Awalnya, saran itu disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. 

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menuturkan patwal sebagai fasilitas seharusnya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI.

Baca Juga: Siapa sosok KS yang dilaporkan Iwan Fals ke polisi? ternyata dulu pernah jadi pengacara Brigadir J dalam kasus Ferdy Sambo cs

"Untuk kendaraan pimpinan lembaga negara RI dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden," tutur Djoko kepada wartawan di Jakarta, pada Senin, 27 Januari 2025.

Pernyataan Djoko itu menyusul kasus teranyar patwal terhadap mobil dinas RI 36 yang viral di media sosial (medsos).

Lantas, apa hal yang melatari usulan terkait patwal yang dilakukan hanya untuk Presiden dan Wapres RI? Berikut ini ulasan selengkapnya.

1. MTI: Bunyi sirene kendaraan patwal bikin pengendara stress

Dalam kesempatan yang sama, Djoko menerangkan hiruk pikuk kemacetan yang dirasakan masyarakat kini salah satunya merasa terganggu dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal.

Baca Juga: 4 Fakta terkini kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik OI yang dilayangkan Iwan Fals ke polisi sejak 2021

"Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas," terang Waketum MTI Pusat.

"Jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirine kendaraan patwal," lanjutnya.

2. Masyarakat punya hak untuk merasa nyaman di jalan raya