Djoko menilai, jalan yang dibangun melalui pemungutan pajak sudah semestinya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu sesuai Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
"Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang," sebut Djoko dalam kesempatan yang sama.
"Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas," tambahnya.
Djoko juga mengatakan tidak ada satu orang pun yang mempunyai hak untuk diutamakan.
"Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.
3. Pejabat naik angkutan umum masih langka di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Djoko juga mengusulkan pejabat negara bisa menggunakan fasilitas angkutan umum di Jakarta yang sudah memberikan pelayanan dengan cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta.
"Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum," ungkap Djoko.
"Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT," sebutnya.
Djoko berpendapat, pejabat negara semestinya membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, dengan demikian akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat.
"Diperlukan pejabat yang peka terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal yang langka di Indonesia, jika bisa menemukan pejabat yang mau setiap hari menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja," tandasnya.
Baca Juga: Jangan remehkan flu, bisa jadi penyebab pneumonia yang menyebabkan Barbie Hsu meninggal dunia
Tanggapan para menteri era Prabowo
Artikel Terkait
Rekam jejak Menteri Satryo yang didemo anak buahnya hingga dituding arogan: Lahir di Belanda hingga dikenal sebagai ilmuwan di Kampus ITB
Tanggapan Istana usai viral demo terhadap Menteri Satryo yang dinilai pemarah dan memukul ASN
Pegawai Kemendiktisaintek akan laporkan Menteri Satryo ke DPR, akui direspons Titiek Soeharto: Bu Titik ingin ketemu saya
Setelah viral lakukan demo karena dugaan kekerasan, Menteri Satryo akhirnya berdamai dengan Neni Herlina
DPR soroti penyebab kisruh ASN di Kemdiktisaintek hingga tanggapan Menteri Satryo yang tak ingin pegawai Dikti unjuk rasa lagi
Sama seperti menteri, kepala daerah juga akan melakukan retreat di Akmil Magelang selama 10 hari, ini agendanya
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di 100 hari kerja Prabowo, ini daftar 10 menteri dengan kinerja terburuk