Menteri ESDM Bahlil sebut kebijakan hilirisasi nikel yang tidak adil untuk masyarakat daerah dalam Sidang Doktoral UI

Bahlil juga menyoroti kebijakan hilirisasi nikel yang belum memberikan keadilan bagi masyarakat daerah.

"Sementara beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat daerah) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali," terang Bahlil pada presentasi disertasinya.

Baca Juga: Lebih dari sekadar penyegar dahaga, ini 7 manfaat konsumsi jus tomat bagi kesehatan

Bahlil menyoroti hilirisasi nikel di Morowali, Sulteng mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan warga sekitar.

"Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali (capai) 54 persen, itu kena semua," jelasnya.

Di samping itu, hilirisasi nikel di Morowali itu juga membuat kualitas air di sekitar kawasan industri menjadi buruk.

Walaupun dirinya mengungkap kritik, dirinya juga mengakui hilirisasi merupakan langkah terbaik yang diambil pemerintah.

Pihaknya memastikan akan memulai perbaikan atas dampak buruk yang dihasilkan dari industri nikel.

Baca Juga: Catat, 5 jus sayuran ini bisa turunkan kolesterol

Rekomendasi Reformasi Kebijakan

Bahlil juga mengutarakan soal solusinya terhadap kebijakan hilirisasi di Indonesia.

Salah satu rekomendasinya, yaitu reformasi kebijakan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah.

"Saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30 sampai 45 persen kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," terang Bahlil dalam kesempatan yang sama.

Di samping itu, pembagian dana bagi hasil (DBH) harus adil antara pendapatan dan pemberiannya.

Baca Juga: Bantu pemerintah wujudkan zero stunting, PT Dahana gelar penyuluhan bagi ibu hamil dan balita sekitar perusahaan