Afiliasi dan konflik kepentingan perlu jelas
Menurutnya, keterlibatan institusi negara juga perlu dijelaskan secara terbuka. Jika TNI atau Polri terlibat karena penugasan institusional pemerintah, batas antara tugas negara dan kepentingan bisnis individu perlu diperjelas.
Hal serupa berlaku terhadap politisi maupun pihak yang memiliki hubungan dengan partai politik. Afiliasi tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi potensi konflik kepentingan tetap perlu transparan dan dapat diuji publik.
“MBG jangan sampai dipersepsikan menjadi pembagian kavling ekonomi kepada mereka yang punya modal dan akses kekuasaan. Ini program negara. Kesempatan ekonominya juga harus bisa dirasakan masyarakat luas,” kata Agus.
Keberhasilan MBG tak cukup diukur dari jumlah porsi
Agus menilai ukuran keberhasilan MBG seharusnya tidak berhenti pada jumlah porsi makanan yang berhasil dibagikan.
Dampak ekonomi juga perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan program. Misalnya, berapa banyak UMKM yang berkembang, berapa pengusaha kecil yang naik kelas, berapa lapangan kerja yang tercipta serta berapa banyak petani, peternak dan pemasok lokal yang masuk dalam rantai pasok MBG.
Dengan kebutuhan yang besar, MBG memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dari bawah. Namun, peluang tersebut akan lebih luas apabila ekosistem ekonominya tidak terkonsentrasi pada sedikit pemain.
Baca Juga: Kebakaran meluas hingga area kafe, kawasan wisata Bromo ditutup total
Karena itu, mengecilkan ukuran dapur bukan berarti mengecilkan program MBG. Sebaliknya, skala dapur yang lebih beragam dapat membuka ruang bagi lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat.
Kecilkan dapurnya, perbanyak pemainnya dan perluas perputaran ekonominya.
Dengan begitu, MBG tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga dapat menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat di berbagai daerah.***