Kemenkeu buka peluang penempatan dana negara di BPD, tapi wanti-wanti risiko dan kasus lama

GENMILENIAL.ID – Pemerintah mulai mempertimbangkan langkah strategis untuk memperluas penempatan dana negara senilai Rp200 triliun ke sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Langkah ini menjadi babak baru setelah sebelumnya dana ditempatkan di Bank Indonesia (BI) dan disalurkan melalui bank-bank Himbara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan beberapa BPD telah menyampaikan ketertarikan secara langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Gelombang PHK massal picu lonjakan pekerja informal, Anies Baswedan desak pemerintah perkuat sektor formal

“Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri, Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” ujar Febrio dalam acara Media Gathering APBN 2026, Kamis, 9 Oktober 2025.

Pertimbangan pemerintah: Aman dan tepat sasaran

Febrio menegaskan, meski sinyal ketertarikan BPD cukup besar, pemerintah tak akan tergesa menyalurkan dana tersebut.

“Ada tiga hal yang jadi pertimbangan kami. Pertama, dana negara harus aman. Kedua, penyalurannya wajib ke sektor riil. Ketiga, soal risiko,” jelasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya ke fresh graduate: Jangan khawatir, pemerintah siapkan 100 ribu kuota magang berbayar

Ia menyinggung kasus lama di BPD tertentu sebagai peringatan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik.

“Kalau ada proposal yang belum meyakinkan, apalagi ada rekam kasus seperti di BJB, tentu akan jadi pertimbangan serius,” ujarnya.

Penempatan dana di Himbara berjalan efektif

Sejak 12 September 2025, Kementerian Keuangan telah menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah dari BI ke lima bank besar milik negara.

Baca Juga: Polisi dan Dishub Subang temukan truk pengangkut galon Aqua kelebihan muatan dalam kecelakaan Cijambe