Ferry Latuhihin soroti beda data kemiskinan BPS dan Bank Dunia, ingatkan publik tak terjebak angka

GENMILENIAL.ID – Polemik perbedaan data kemiskinan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) kembali mencuri perhatian.

Pengamat ekonomi Ferry Latuhihin menilai perbedaan itu wajar karena kedua lembaga menggunakan metode penghitungan yang berbeda. Hal ini ia sampaikan dalam siniar YouTube Tonny Hermawan Adikarjo yang tayang Jumat, 12 September 2025.

“Pada dasarnya tergantung metode pengamatan. Kalau BPS menggunakan ukuran konsumsi di bawah Rp20.000 per hari, maka itu dikategorikan miskin. Dengan kriteria itu, hasilnya angka kemiskinan nasional 8,47 persen,” ujar Ferry.

Baca Juga: Tom Lembong soroti aksi demo Agustus 2025: Indonesia alami ‘down cycle’ seperti Nepal dan Filipina

Sebaliknya, Bank Dunia memakai standar purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli yang digunakan agar data bisa dibandingkan secara global. Dengan metode itu, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 68,2 persen.

“World Bank menggunakan konsep purchasing power parity. Jadi, ukuran kemiskinan dibuat seragam agar bisa dibandingkan dengan negara lain,” jelas Ferry.

Ferry menambahkan, publik wajar bingung karena perbedaan angka cukup jauh. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak hanya pada satu data.

“Kalau kita tetap ngotot pakai data BPS, maka seolah-olah kita selalu jadi pemenang. Padahal kriteria BPS berbeda dengan Bank Dunia,” katanya.

Baca Juga: Indonesia luncurkan Satelit Nusantara Lima, diklaim terbesar di Asia Tenggara

Ia juga menyoroti faktor geografis dan sosial. Menurutnya, konsumsi masyarakat desa dan kota sangat berbeda, sehingga hasil pengukuran tidak bisa dipukul rata.

“Di desa mungkin masih bisa bertahan dengan Rp20.000 per hari, tapi di Jakarta jelas tidak cukup. Karena mayoritas penduduk masih di desa dan urbanisasi kita belum berhasil, hasil pengukuran jadi timpang,” ungkapnya.

Ferry membandingkan dengan China yang sukses melakukan urbanisasi dan industrialisasi, sehingga standar penghitungan kemiskinan lebih sejalan dengan ukuran internasional.

“Beda dengan China, di sana urbanisasi luar biasa, industrialisasinya juga berhasil,” tuturnya.***