Peredaran obat keras disorot
KDM secara khusus menyoroti maraknya peredaran obat keras ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu tindak kriminal.
Ia menyebut masih adanya sikap pembiaran di masyarakat terhadap aktivitas ilegal tersebut, bahkan di lingkungan permukiman.
“Sikap cuek ini yang memicu kejahatan. Obat-obatan terlarang itu dijual bebas di sudut-sudut,” ungkapnya.
Ia juga meminta aparat lingkungan tidak lagi takut bertindak karena isu adanya “beking” dari pihak tertentu.
Baca Juga: Pemprov DKI bongkar JPO di Rasuna Said usai viral disebut 'Love-Hate Relationship', kenapa ya?
Ancam tahan bantuan desa
Untuk mendorong keseriusan pemerintah desa, KDM menyiapkan langkah tegas dengan menjadikan aspek keamanan sebagai syarat penyaluran bantuan keuangan daerah.
Desa atau kelurahan yang tidak mampu menjaga wilayahnya dari peredaran obat terlarang terancam tidak akan menerima bantuan dari Pemprov Jabar.
“Kalau tidak bebas dari peredaran obat terlarang, bantuan tidak turun. Artinya aparatnya tidak aktif,” tegasnya.
Sinergi jadi kunci
KDM menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga RT dan RW dalam menjaga lingkungan.
Baca Juga: Viral komplotan begal di Cibitung Bekasi diringkus usai diduga gasak Rp30 juta milik korban
Ia juga mengapresiasi keberanian warga, termasuk kelompok ibu-ibu, yang mulai aktif melawan peredaran obat ilegal di beberapa daerah.