Menurutnya, tata ruang yang tertata baik akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, sekaligus meminimalisasi potensi konflik lahan.
Validitas data jadi kunci pencegahan korupsi
Selain aspek tata ruang, validitas data pertanahan juga menjadi perhatian utama. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan sengketa lahan hingga membuka celah praktik korupsi.
Karena itu, penguatan sistem data dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Baca Juga: Terperosok ke area bibir pantai, kecelakaan mobil MBG di Madura mendadak viral di medsos
Penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepastian hukum dan tata ruang yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati Subang dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait.***