Soroti moralitas dan pengelolaan pajak
Selain menuntut penindakan terhadap oknum pejabat, massa aksi juga menyoroti dampak dugaan perilaku amoral terhadap kepercayaan publik.
Baca Juga: Kang Lukmantias resmi pimpin HKTI Subang, gaspol libatkan Gen Z dan dongkrak kesejahteraan petani
Mereka menilai integritas pejabat sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang namanya pejabat publik melakukan perbuatan amoral, nantinya bisa berimbas kepada masyarakat,” ujar Dadang Abdullah.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjaga moralitas karena mereka digaji dari uang rakyat dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran daerah.
“Jangan seenaknya, mereka itu digaji dari uang rakyat dan pajak masyarakat,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam aksi, di mana massa menegaskan ketidakrelaan jika pajak yang dibayarkan masyarakat dikelola oleh pejabat yang dinilai tidak bermoral.
Ancam aksi lebih besar
Dalam orasinya, massa juga meminta Bupati Kuningan untuk turun langsung menemui mereka.
Namun, jika tuntutan tersebut tidak direspons, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau Pak Bupati hari ini tidak hadir, saya pastikan minggu depan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi sampai Pak Bupati hadir menerima kami,” kata Dadang Abdullah.
Aksi tersebut berlangsung dengan membawa berbagai atribut, termasuk simbol celana dalam yang diangkat sebagai bentuk sindiran terhadap dugaan skandal yang melibatkan pejabat.