Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, sebelumnya pernah mengusulkan agar kantin sekolah dilibatkan dalam distribusi MBG.
Baca Juga: Viral vendor roti bongkar kelakuan SPPG di Kota Serang, minta manipulasi harga di nota anggaran MBG
Menurutnya, pendekatan tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti China dan Jepang, yang dinilai lebih efektif dalam menjaga kualitas makanan.
“Bebannya terlalu berat kalau 3.000, disesuaikan saja 1.000,” kata Said dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, September 2025.
Ia juga menilai bahwa dapur berbasis sekolah akan membuat pengawasan lebih mudah karena cakupan distribusinya lebih terbatas.
“Cakupannya hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa,” tambahnya.
Dinilai tak hilangkan peran SPPG
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai pelibatan kantin sekolah tidak serta-merta menghapus peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, skema ini justru bisa menjadi solusi untuk sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dari dapur MBG atau SPPG.
“Justru saya merasa sepertinya harus seperti itu, gunakan kantin sebagai dapur untuk salurkan MBG,” ujarnya.
Namun, Hetifah mengingatkan bahwa tidak semua sekolah bisa langsung menerapkan skema tersebut. Diperlukan standar dan persyaratan tertentu agar kualitas makanan tetap terjaga.
Mirip program ‘school meal’ Jepang
Wacana MBG berbasis kantin sekolah juga disebut memiliki kemiripan dengan program ‘school meal’ di Jepang.