GENMILENIAL.ID — Polri terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Upaya ini dilakukan dengan mengawal proses produksi dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan di berbagai daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Rapat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Baca Juga: Deretan brand otomotif luncurkan produk baru dan aktivitas seru di IIMS 2026
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo.
Evaluasi 2025 dan strategi jagung 2026
Brigjen Langgeng mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum evaluasi capaian tahun sebelumnya.
Indonesia dinilai berhasil mencatatkan prestasi strategis dengan tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025, sehingga rakor ini menjadi konsolidasi dan kolaborasi untuk strategi 2026 agar lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Baca Juga: Viral sopir MBG tabrak gerbang SDN Clapar Kebumen, warga ikat sopir yang rusuh
Akses permodalan KUR untuk petani jagung
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) dan perbankan guna mengatasi persoalan klasik permodalan.
Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara, petani difasilitasi mendapatkan pembiayaan resmi dan terjangkau.