Ia bahkan menyebut Bekasi sebagai salah satu contoh dalam dugaan jual beli jabatan.
Baca Juga: Bangun kepercayaan publik, Kapolres Subang turun ke Pantura dengar langsung keluhan warga Legonkulon
“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah,” kata Purbaya saat itu.
Selain Bekasi, Purbaya juga menyinggung kasus suap audit BPK di Sorong dan Meranti, serta proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Pemkot klaim tata kelola sudah transparan
Junaedi menilai tudingan tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di Pemkot Bekasi saat ini.
Ia memastikan reformasi birokrasi terus berjalan, termasuk dalam proses pengisian jabatan dan penggunaan dana publik.
Baca Juga: Perumda Tirta Rangga Subang rotasi 23 pegawai, 3 disanksi nonjob karena indisipliner
“Rotasi jabatan di Bekasi selalu melalui mekanisme yang sah dan bisa diaudit. Kami pastikan semua keputusan berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi, bukan transaksional,” tegasnya.
Pemkot Bekasi, lanjut Junaedi, justru tengah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan agar masyarakat semakin percaya terhadap birokrasi daerah.***