Ia bahkan menyebut Bekasi sebagai salah satu contoh dalam dugaan jual beli jabatan.
Baca Juga: Bangun kepercayaan publik, Kapolres Subang turun ke Pantura dengar langsung keluhan warga Legonkulon
“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah,” kata Purbaya saat itu.
Selain Bekasi, Purbaya juga menyinggung kasus suap audit BPK di Sorong dan Meranti, serta proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Pemkot klaim tata kelola sudah transparan
Junaedi menilai tudingan tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di Pemkot Bekasi saat ini.
Ia memastikan reformasi birokrasi terus berjalan, termasuk dalam proses pengisian jabatan dan penggunaan dana publik.
Baca Juga: Perumda Tirta Rangga Subang rotasi 23 pegawai, 3 disanksi nonjob karena indisipliner
“Rotasi jabatan di Bekasi selalu melalui mekanisme yang sah dan bisa diaudit. Kami pastikan semua keputusan berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi, bukan transaksional,” tegasnya.
Pemkot Bekasi, lanjut Junaedi, justru tengah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan agar masyarakat semakin percaya terhadap birokrasi daerah.***
Artikel Terkait
Wamenaker soal job fair Bekasi membludak: Ini koreksi keras untuk pemerintah
Tersinggung tak dipinjami uang, karyawan di Bekasi bunuh bos sembako dan rampas uang Rp84 juta
Pramono Anung klaim Pemprov DKI tak sebar info loker besar-besaran usai insiden job fair Bekasi
Gempa M 4,9 guncang Jakarta-Bekasi, warga panik, BNPB pastikan belum ada laporan kerusakan
Korsleting picu kebakaran di RS Hermina Bekasi, 4 mobil dikerahkan, kerugian capai Rp1 miliar
Bupati Bekasi bantah pernyataan Menkeu Purbaya soal jual-beli jabatan, tegaskan seleksi pejabat didampingi KPK
Kemendagri beberkan beda data dengan Menkeu Purbaya soal dana Pemda mengendap: Bukan salah hitung, hanya beda waktu