GENMILENIAL.ID – Polemik penggunaan makanan ultra processed food (UPF) dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan di Senayan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mencecar Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai tak kompak dalam kebijakan terkait penggunaan makanan hasil olahan industri itu.
Beda pernyataan, DPR pertanyakan sikap BGN
Dalam rapat dengar pendapat dengan BGN pada Rabu, 1 Oktober 2025, Charles menyoroti perbedaan pernyataan antara Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Tigor Pangaribuan.
“Minggu lalu Ibu Nanik bilang BGN akan melarang UPF, tapi surat dari Pak Tigor justru memberi ruang dengan catatan membeli produk lokal. Maksudnya gimana? Ini bukan melarang, tapi memindahkan ke UMKM,” tegas Charles.
Ia menegaskan, DPR meminta komitmen jelas agar UPF tidak lagi digunakan dalam menu MBG.
“Ultra processed food harus hilang dari menu yang disajikan pada anak-anak,” imbuhnya.
BGN klaim dorong ekonomi lokal
Sebelumnya, Nanik menegaskan dapur MBG seharusnya menjadi sarana membangkitkan ekonomi lokal.
Baca Juga: Ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: 100 santri jadi korban, 26 masih hilang
“Dapur MBG bukan untuk memperkaya pabrik roti. Roti-roti harus dibuat oleh ibu-ibu murid untuk dimakan anak-anaknya,” ujarnya pada 26 September 2025 lalu.
Ia menyebut pengecualian hanya berlaku untuk susu di wilayah yang tidak memiliki peternakan sapi.
“Begitu larangan ini dijalankan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup,” tegasnya.