GENMILENIAL.ID – Istana melalui Kepala Kantor Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, angkat suara menanggapi polemik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai peristiwa Mei 1998, khususnya terkait isu pemerkosaan massal yang menuai kritik luas dari berbagai kalangan.
Pernyataan Fadli Zon sebelumnya menuai kecaman dari sejumlah aktivis dan publik.
Mereka menilai pernyataan itu keliru dan berpotensi menyakiti korban serta keluarga yang terdampak langsung tragedi kemanusiaan pada era transisi reformasi tersebut.
Dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025, Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memproses penulisan sejarah ulang melalui Kementerian Kebudayaan, dan meminta semua pihak untuk memberi ruang kepada para sejarawan yang berwenang.
“Mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Sekarang semua masih dalam proses dan terlalu banyak spekulasi,” ujar Hasan.
Hasan juga mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam perdebatan yang hanya berbasis narasi di media sosial, yang menurutnya kerap tidak berdasar dan bisa memperkeruh suasana.
“Kalau ada kritik dan masukan, silakan disampaikan. Tapi kalau hanya pergunjingan di media sosial, ya itu bacaan-bacaan saja,” katanya.
Ia menegaskan, penyusunan sejarah harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan, bukan sekadar berdasarkan opini publik yang beredar bebas.
“Kalau ada pro dan kontra, sampaikan oleh orang yang punya otoritas, bukan hanya berdasarkan pergunjingan,” tambah Hasan.
Dalam pernyataannya sebelumnya, Fadli Zon mengapresiasi perhatian publik terhadap sejarah, namun ia juga menyebut bahwa peristiwa Mei 1998 memang memunculkan perbedaan perspektif, termasuk dalam hal isu kekerasan seksual massal.
Pihak Istana memastikan bahwa proses penulisan sejarah ini melibatkan sejarawan yang kredibel, dan meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangannya secara konstruktif.***