Gubernur Sherly ngeluh setahun urus tanah namun tak kunjung rampung, Wamen ATR BPN kena sindir

"Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab, tapi juga diberikan kewenangan," tandasnya.

Keluhan Sherly muncul bersamaan dengan OTT KPK

Rapat Komisi II tersebut berlangsung di tengah perkembangan operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pertanahan.

Baca Juga: Ega Anjani dorong UMKM Subang tembus pasar internasional, fokus kualitas hingga branding

Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak hadir dalam rapat tersebut dan diwakili oleh Ossy Dermawan.

Pada saat yang sama, KPK tengah mengembangkan perkara yang kemudian menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta sebagai tersangka.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Empat di antaranya disebut sebagai orang yang diduga merupakan kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Baca Juga: Viral cerita warga Cibubur CBD nyaris jadi korban hipnotis: Didatangi OTK mengaku WNA hingga tersadar saat dibawa dengan mobil

Empat tersangka lainnya yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi.

KPK dalami nama Nusron Wahid

Perkembangan perkara itu kemudian membuat nama Nusron ikut disebut dalam proses pemeriksaan.

KPK menyatakan masih mendalami sejauh mana keterkaitan Menteri ATR BPN tersebut dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan nama Nusron sudah disebut dalam pemeriksaan sejumlah pihak.

Baca Juga: Harapan warga Pontianak saat hujan deras akhirnya turun: Semoga menghilangkan asap selamanya