Pemprov DKI bongkar JPO di Rasuna Said usai viral disebut 'Love-Hate Relationship', kenapa ya?

Baca Juga: 33 Knalpot brong disikat polisi saat malam minggu, Kapolres Subang turun langsung pimpin razia

“Yang satu dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama, desainnya khas tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan KAI, ini yang lebih baru,” jelasnya.

Dengan adanya JPO integrasi yang lebih modern dan fungsional, keberadaan JPO lama dinilai sudah tidak efektif lagi digunakan.

Disorot karena minim koordinasi masa lalu

Selain faktor usia, Pramono juga menyoroti adanya persoalan dalam kebijakan pembangunan di masa lalu.

Ia menilai pembangunan dua JPO dengan fungsi sama namun tidak terhubung mencerminkan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan saat itu.

Baca Juga: Keluarga bagikan chat Winda Lorenza dengan sahabat, ungkap ingin kabur saat dibawa ke Medan tapi bimbang karena ingin bertemu anak

“Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali ego pemimpinnya tidak dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut mengakibatkan pembangunan fasilitas publik yang tidak terintegrasi secara optimal, sehingga justru menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Integrasi transportasi jadi prioritas

Pembongkaran JPO lama ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menata ulang infrastruktur agar lebih terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang ada saat ini.

Seiring dengan pemindahan halte Transjakarta ke bawah stasiun LRT, akses penyeberangan kini difokuskan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek.

Baca Juga: Sosok nakes Norma Zahara yang sempat hina almarhum pasien BPJS Yurizal: Ternyata anak pejabat DPRD

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas pejalan kaki, sekaligus mendukung konektivitas antar moda transportasi di kawasan strategis seperti Rasuna Said.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur publik dilakukan secara terencana dan terintegrasi, agar tidak mengulang kesalahan serupa di masa lalu.***