BEM Subang ‘ultimatum’ pemerintah, MBG diminta dihentikan dan dievaluasi total

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Kamis, 18 Juni 2026 | 17:12 WIB
Mahasiswa membawa spanduk berisi kritik terhadap program MBG, kenaikan BBM, dan melemahnya rupiah saat aksi unjuk rasa di depan DPRD Subang, Kamis 18 Juni 2026
Mahasiswa membawa spanduk berisi kritik terhadap program MBG, kenaikan BBM, dan melemahnya rupiah saat aksi unjuk rasa di depan DPRD Subang, Kamis 18 Juni 2026

Melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan pokok, hingga harga BBM non-subsidi menjadi latar utama aksi.

Baca Juga: Viral dugaan mahasiswi Unair gelapkan Rp97 juta iuran penerima KIP-K, punya jabatan menkeu di ormawa

Ketua HMI Cabang Subang, Anas Ahmad Laduni, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

“Kami mendesak pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Ia menilai, situasi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Enam tuntutan mahasiswa

Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Subang merumuskan enam tuntutan utama. Selain evaluasi total APBN dan penghentian sementara MBG, mahasiswa juga mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi di tubuh BGN.

Baca Juga: Bukan sekadar uji kompetensi, Kang Rey pasang 'standar baru' ASN Subang: Kinerja, respons publik jadi sorotan utama

Mereka juga menuntut penguatan nilai rupiah, penurunan harga BBM dan bahan pokok, serta pencabutan sejumlah regulasi yang dinilai tidak pro-rakyat.

“Menuntut Pemerintah RI untuk segera menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok yang saat ini mencekik rakyat,” tegasnya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti potensi tindakan represif aparat serta mendesak reformasi di tubuh institusi penegak hukum.

DPRD Subang diminta bertindak

Aliansi mahasiswa juga mengingatkan DPRD Subang agar tidak pasif dalam merespons aspirasi yang disampaikan.

Baca Juga: Jembatan rusak pascabanjir di Blanakan terancam lumpuhkan ekonomi warga, Kang Rey bidik anggaran Rp16 miliar

Mereka menuntut lembaga legislatif daerah tersebut menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X