DPR fasilitasi koordinasi pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran DPR dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan otoritas moneter.
Menurutnya, koordinasi yang intens menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global dan dinamika pasar yang terus berkembang.
“Terjadinya koordinasi yang erat di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi penting untuk menjaga moneter dan fiskal tetap berada di posisi yang diharapkan,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya bantah isu mundur dari Menkeu: Enggak suka mundur, malah pilih maju
Bantah isu pergantian Menkeu dan Gubernur BI
Menanggapi isu yang sempat ramai terkait pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Prasetyo menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Tidak ada rencana pergantian. Rumor itu tidak benar dan tidak pernah ada,” tegasnya.
Sebelumnya, isu tersebut mencuat seiring tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat melemah. Namun, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui penguatan koordinasi kebijakan.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter tetap solid dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meredam spekulasi yang beredar di publik.***
Artikel Terkait
Penerimaan pajak neto turun 3,9 persen, DPR sentil Menkeu Purbaya: Ruang fiskal 2026 terancam makin sempit
Menkeu Purbaya akui citra bea cukai terlanjur buruk, minta setahun untuk benahi total
Menkeu Purbaya diminta DPR perketat pengawasan program kementerian lain: Potong anggaran saja tak cukup
Pedagang Gedebage minta Menkeu Purbaya beri solusi nyata usai larangan barang thrifting masuk RI
Menkeu Purbaya pastikan banjir Sumatera tak ganggu pertumbuhan ekonomi nasional
Suami alumni LPDP viral siap kembalikan dana dan bunga, Menkeu Purbaya: Akan kami blacklist
Purbaya bantah isu mundur dari Menkeu: Enggak suka mundur, malah pilih maju