Baca Juga: Kejagung siapkan lelang aset Harvey Moeis, hasilnya akan masuk ke kas negara
Rencana ekspansi ini menjadi bagian dari strategi konektivitas nasional untuk mempercepat mobilitas manusia dan barang serta meningkatkan produktivitas ekonomi di Pulau Jawa.
APBN bisa jadi bagian dari solusi
Lebih lanjut, AHY tidak menutup kemungkinan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dilibatkan dalam restrukturisasi keuangan proyek KCJB.
“Infrastruktur transportasi termasuk kereta cepat itu juga tentunya negara hadir di situ, apakah ikut bernegosiasi atau menjadi bagian dalam pengembangan konsep ini,” jelasnya.
Pemerintah disebut sedang mengkaji porsi keterlibatan APBN agar tetap sesuai koridor hukum dan menjaga stabilitas fiskal negara.
Krisis pembiayaan masih jadi sorotan publik
Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) mengalami pembengkakan biaya dan beban keuangan yang cukup berat bagi konsorsium pelaksana.
Polemik ini sempat mencuat setelah pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak opsi pembayaran utang menggunakan dana APBN, memicu perdebatan publik mengenai keberlanjutan proyek tersebut.
Kini, langkah restrukturisasi yang disiapkan oleh pemerintah melalui AHY menjadi upaya konkret menstabilkan proyek strategis nasional yang sebelumnya digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.***
Artikel Terkait
Wariskan Whoosh dengan utang Rp116 triliun, Jokowi tegaskan: Transportasi umum tak diukur dari laba
Mahfud MD siap dipanggil KPK soal dugaan mark up Whoosh: Kalau nggak punya uang ya dinegosiasikan
KPK masih telaah awal dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh, Ketua Setyo Budiyanto: Saya belum cek
Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran
Anthony Budiawan desak KPK usut dugaan mark up Whoosh: Jangan ada yang cuci tangan, termasuk Jokowi dan Luhut
Mahfud MD soroti proyek Whoosh Rp116 triliun: KPK bisa panggil Jokowi untuk dimintai keterangan
Hasto Kristiyanto kritik proyek kereta cepat Whoosh, pertanyakan prioritas di tengah kebutuhan dasar rakyat