GENMILENIAL.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mengambil langkah tegas menyusul maraknya kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Salah satunya terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang mencatat lebih dari 1.300 siswa jatuh sakit hanya dalam waktu tiga hari.
Pemerintah daerah setempat bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Menanggapi hal itu, BGN mengumumkan dua langkah besar: menutup dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah dan membentuk tim investigasi khusus.
Penutupan dapur SPPG
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya sudah mengirim surat resmi penutupan kepada sejumlah dapur yang terbukti bermasalah.
“Hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah. Mulai bulan September, kita tutup. Penutupan berlaku tanpa batas waktu, menunggu hasil investigasi,” ujar Nanik di Bogor, Kamis, 25 September 2025.
Verifikasi diperketat
Selain penutupan, BGN akan memperketat verifikasi dapur MBG. Nanik mengingatkan kemungkinan adanya kongkalikong dalam proses verifikasi di lapangan.
“Koordinator regional akan kami turunkan langsung untuk mengecek. Kalau ada dapur yang tidak memenuhi syarat, kita langsung tutup,” tegasnya.
Tim Investigasi Khusus
Untuk mencari akar masalah, BGN membentuk Tim Investigasi Khusus yang dipimpin langsung oleh Nanik.
Artikel Terkait
11 Siswa SD di Subang diduga keracunan usai santap MBG, Dinkes kirim sampel ke laboratorium
Kritik pedas dr. Tan Shot Yen soal MBG: Dari SPPG yang bermasalah hingga tuntutan transparansi anggaran
Badai kasus keracunan terpa program MBG di sekolah, kritik menu makanan kian tajam
11 Siswa SD di Subang diduga keracunan usai santap MBG, Bupati janji perketat pengawasan SPPG
Kasus keracunan massal MBG kian meluas: Pakar IDAI ingatkan bahaya dapur massal, sarankan hidupkan kantin sekolah
Menu kearifan lokal MBG jadi sorotan: Kasus ikan hiu di Kalbar hingga kontroversi usulan serangga dari BGN
Insiden keracunan massal di Sumedang, Polri hingga DPR soroti lemahnya pengawasan standar pangan program MBG