Anies sindir ketidakhadiran Presiden di Forum PBB: Indonesia tak bisa bicara dunia jika masalah di rumah belum selesai

GENMILENIAL.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan kritik tajam terkait absennya kepala negara Indonesia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Anies, ketidakhadiran Presiden secara langsung mencerminkan lemahnya komitmen Indonesia dalam peran global.

“Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” tegas Anies saat menyampaikan pidato politiknya dalam Rapimnas Gerakan Rakyat di Jakarta, Minggu, 13 Juli 2025.

Baca Juga: Pesan sungkeman bikin haru netizen, Maia Estianty ternyata tulis sendiri naskah untuk Al Ghazali

Anies menyayangkan posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara belum dimaksimalkan untuk meredakan ketegangan geopolitik kawasan Asia Timur dan Selatan.

Ia menyebut kawasan tersebut penuh dinamika, mulai dari ketegangan antara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga Korea Utara dan Taiwan.

“Suasananya tegang, bukan teduh. Justru Indonesia punya potensi besar jadi penyeimbang kawasan. Tapi untuk bicara soal perdamaian global, kita juga harus beres di dalam negeri,” ucapnya.

Kritik pada masalah internal

Anies menekankan bahwa kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai pemimpin kawasan tak bisa lepas dari kondisi domestik, khususnya terkait demokrasi dan hak asasi manusia.

Baca Juga: Mentan tegaskan pengawasan ketat bansos beras 360 ribu ton: Siap tindak tegas mafia pangan

“Kita harus jadi negara yang menghormati HAM. Tapi kita sendiri masih belum beres urusan itu. Kita bicara demokrasi, tapi dunia juga akan bertanya: ada nggak demokrasi di tempat Anda?” tandasnya.

Pernyataan Anies menjadi salah satu kritik publik pertama terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang hingga kini belum menunjukkan kehadiran langsung dalam forum besar PBB sejak menjabat.

Anies, sebagai mantan rival di Pilpres 2024, menyiratkan bahwa partisipasi aktif di panggung global tidak cukup hanya dengan pengiriman delegasi, melainkan perlu kehadiran dan kepemimpinan simbolik dari kepala negara.***