Fadli Zon klarifikasi pernyataan soal pemerkosaan massal Mei 1998, bandingkan dengan tragedi Bosnia

GENMILENIAL.ID – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait isu pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual memang terjadi, namun mempertanyakan bukti adanya tindakan yang bersifat sistematis dan massal.

“Pemerkosaan saya yakin terjadi. Kekerasan seksual waktu itu (kerusuhan Mei 1998) terjadi seperti penjelasan saya, tetapi ‘massal’ itu sistematis,” ujar Fadli kepada media di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa, 24 Juni 2025.

Baca Juga: Nikita Mirzani marah usai sidang, merasa dicegah bicara soal skandal pemerasan

Pernyataan Fadli sebelumnya menuai kritik, termasuk dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menilai ucapannya menyakitkan bagi para penyintas dan berpotensi menjadi bentuk kekerasan yang berulang.

Menanggapi hal tersebut, Fadli membandingkan istilah 'massal' dengan kejadian kekerasan seksual terstruktur yang terjadi pada masa perang Bosnia, di mana tentara Serbia dilaporkan melakukan pemerkosaan sistematis terhadap perempuan Bosnia.

“(Contoh) tentara Serbia kepada (perempuan) Bosnia. Namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif. Nah sekarang ada nggak (buktinya di Indonesia)? Kalau ada buktinya, tidak pernah ada,” tegas Fadli.

Baca Juga: Lowongan PPSU DKI Jakarta dibuka hingga 26 Juni 2025, Kelurahan Ancol jadi formasi terbanyak

Ia menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan yang terjadi saat kerusuhan 1998 perlu dikaji melalui pendekatan hukum dan akademik.

“Harus ada fakta-fakta hukum, harus ada data akademik. Siapa korbannya, di mana kejadiannya, harus jelas. Waktu itu polisi juga kan menginvestigasi, harus ada datanya,” lanjutnya.

Meski menyampaikan pendapat pribadi, Fadli menyayangkan tidak adanya bukti investigatif yang bisa memperkuat klaim terjadinya pemerkosaan massal di masa lalu.

“Ini pendapat saya pribadi. Ini nggak ada urusannya dengan sejarah resmi, dan dalam demokrasi kita boleh berbeda pendapat,” pungkasnya.***