GENMILENIAL.ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberi respon terkait arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang meminta kuota impor RI dihapus.
Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan kebijakan kuota impor perlu dibahas dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Nah, kalau itu (hapus kuota impor) nanti keputusan di Menko dulu, Itu masih belum dibahas teknis seperti apa," tutur Karim kepada awak media di Gedung Kemendag, Jakarta, pada Rabu, 9 April 2025.
Sebelumnya diketahui, kuota impor yang selama ini diterapkan yakni untuk dua jenis, yakni non-pangan dan pangan.
Dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2025 komoditas non-pangan yakni gas dan minyak bumi, sedangkan komoditas pangan yakni gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, bawang putih.
Saat ditanya, komoditas apa yang akan dibebaskan dari kuota, Isy mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
"Kalau sepanjang itu bahwa itu adalah untuk importasi untuk bahan baku, bahan penolong. Tentu itu kan juga nggak harus dengan kuota, tapi nanti tergantung kebutuhan dari industri," terang Karim.
Baca Juga: Elon Musk gagal bujuk Donald Trump batalkan tarif impor, ekonom prediksi harga mobil akan meroket
Terkait hal tersebut, Karim mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya.
Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag itu menyebut, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.
Karim mengklaim keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.
"Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman," tandasnya.
Baca Juga: Bisnisnya ikut babak belur, Elon Musk minta Donald Trump batalkan tarif impor
Artikel Terkait
Presiden Prabowo langsung instruksikan efisiensi usai berkunjung ke kantor Badan Gizi Nasional, Kepala BGN pastikan MBG tetap aman
Klaim BGN kerja cepat untuk MBG, Presiden Prabowo beri target minimal 6 juta penerima manfaat hingga akhir Juli
Presiden Prabowo target percepatan pemerataan penerima manfaat MBG, Kepala BGN: Butuh Rp25 triliun per bulan
Mana yang benar, dipecat atau mengundurkan diri? begini pengakuan Satryo Soematri usai pengumuman reshuffle pertama kepemimpinan Presiden Prabowo
Alasan Presiden Prabowo mengajak para mantan Presiden mengawasi Danantara: Dijaga figur yang cinta Indonesia
Mahfud MD akui pernah ada diskusi soal menambah usia pensiun TNI dengan Presiden Prabowo dan bandingkan dengan Amerika Serikat
Disebut akan segera bertemu bahkan tawarkan opsi kerja sama, PDIP berencana undang Presiden Prabowo ke Kongres PDIP