GENMILENIAL.ID - PDI Perjuangan berencana menggelar Kongres VI dalam waktu dekat, dan momen tersebut disebut-sebut bisa menjadi titik temu antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli.
“Rencananya Kongres akan mengundang Presiden Prabowo Subianto,” kata Guntur pada Jumat, 5 April 2025.
Namun demikian, jadwal resmi kongres masih belum ditetapkan karena belum ada rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat PDIP.
Baca Juga: Bantah jadi oposisi secara formal, PDIP akan beri opsi kerja sama ini ke pemerintah
“Penetapan jadwal kongres diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat PDIP,” jelasnya.
Kongres tersebut juga dikonfirmasi tidak akan membahas pergantian posisi sekretaris jenderal. Fokus utama hanya pada penetapan ketua umum partai.
“Selanjutnya ketua umum menentukan struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat,” ujar Guntur.
Pertemuan antara Megawati dan Prabowo di kongres mendatang bisa menjadi simbol rekonsiliasi politik setelah sempat tertunda sebelumnya.
Pada hari pertama Lebaran lalu, Prabowo mengirim putranya, Didit Prabowo, untuk bersilaturahmi ke kediaman Megawati.
Momen tersebut menandai hubungan hangat antara kedua tokoh nasional.
Isyarat terbukanya komunikasi politik ini juga terlihat dari pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengenai kemungkinan kerja sama antara partai berlambang banteng tersebut dengan pemerintahan Prabowo.
“Bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” ujar Basarah.
Artikel Terkait
20 Kepala daerah kader PDIP tunda perjalanan retret imbas penahanan Hasto Kristiyanto atas instruksi Megawati
53 Kepala daerah tidak hadir di retret, termasuk kader PDIP, ini sanksi yang harus dijalani
Pramono Anung jadi jembatan ke Mendagri dari para kepala daerah kader PDIP yang belum bisa gabung retret di Magelang
Pramono Anung melalui kader PDIP sampaikan kesiapan bergabung retret menyusul kepala daerah yang lain, Masinton: Itu bukan dilarang
Nilai praperadilan Hasto dipercepat KPK, kuasa hukum sekjen PDIP itu klaim ada pelanggaran HAM
Merasa tak punya kepentingan, Jokowi bantah kirim utusan pada PDIP untuk membatalkan pemecatannya: Coba logikanya
Bantah jadi oposisi secara formal, PDIP akan beri opsi kerja sama ini ke pemerintah