Data Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa jumlah pemudik diperkirakan mencapai 146,48 juta orang atau setara dengan 52 persen dari total populasi Indonesia.
Pulau Jawa diperkirakan masih menjadi wilayah dengan pergerakan pemudik terbesar, dengan puncak arus mudik pada 28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada 6 April 2025.
Baca Juga: Permintaan maaf Rieke Diah Pitaloka atas perjuangannya yang gagal saat Mat Solar meninggal dunia
"Jadi mohon Kementerian PU, Polri, buka tutup jangan sampai macet, nanti mobil justru akan terjebak saat evakuasi bila terjadi tsunami," kata Dwikorita.
BMKG juga memastikan bahwa pihaknya siap mendistribusikan informasi terkait peringatan dini tsunami, deteksi gempa bumi, dan cuaca ekstrem dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.
Masyarakat diminta tenang dan siap siaga
Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi, menegaskan bahwa tsunami di wilayah Kulonprogo adalah potensi, bukan prediksi.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak panik, melainkan lebih memahami langkah-langkah mitigasi.
Baca Juga: ESAI : Militer, korupsi dan pertaruhan di Republik Karang Kadempel (RK2)
"Kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu takut. Tapi kita paham mitigasi terhadap tsunami," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa zona selatan DIY memang berada di jalur subduksi yang berpotensi menimbulkan gempa besar.
Namun, tidak ada teknologi yang bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi.
"Golden time kita kurang lebih hanya 10 menit setelah gempa terjadi. Jadi, kita harus siap, bukan takut," tegasnya.
Dengan adanya peringatan ini, BMKG berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tanpa perlu diliputi rasa panik yang berlebihan.***
Artikel Terkait
BMKG temukan 3 bibit siklon tropis, ajak masyarakat waspada dengan cuaca ekstrem, berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang
BMKG imbau masyarakat jauhi bantaran sungai dan lereng kalau muncul tanda-tanda Ini, potensi terjadi banjir bandang dan tanah longsor tinggi
Mengintip dampak pemotongan anggaran Rp1,4 triliun di BMKG, informasi peringatan dini hingga keselamatan transportasi udara dan laut jadi taruhan
Beda pernyataan dengan BMKG, istana bantah pangkas anggaran mitigasi bencana hingga 50 persen
Sempat dibantah istana soal pemotongan anggaran hingga 50 persen, Kepala BMKG ungkap dana lembaganya kini terima Rp1,4 triliun dari Rp2,8 triliun
Sempat muncul kekhawatiran penurunan layanan informasi, Kepala BMKG pastikan anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tak terpengaruh efisiensi
BMKG minta masyarakat waspada adanya potensi tsunami saat lebaran 2025, ini titik lokasinya