9 Poin tuntutan di aksi puncak ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta di tengah momen pelantikan Istana RI ke kepala daerah terpilih Pilkada 2024

GENMILENIAL.ID - Presiden RI, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Para kepala daerah pun datang memakai Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) yang bersiap di kawasan Monas, Jakarta sebagai titik kumpul kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo.

Momen pelantikan ini salah satunya dijalani oleh Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Nasution yang sempat menebar senyum kepada awak media di kawasan Monas.

Bobby juga mengungkap perasaan senangnya dalam momen pelantikan kepala daerah di Istana Negara Jakarta itu.

Baca Juga: 4 Jejak kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani yang dibongkar polisi hingga kini sang artis ditetapkan jadi tersangka

"Senang," ujar Bobby kepada awak media di Monas, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Menilik sisi lain dari momen pelantikan kepala daerah terpilih di Istana Negara RI, ada geliat aksi yang dilakukan oleh perhimpunan massa mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di DKI Jakarta.

Hal itu terkait gelombang demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang berlanjut usai sebelumnya digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.

Seruan BEM SI: Aksi puncak 'Indonesia Gelap' di DKI Jakarta

Melalui postingan Instagram resminya, BEM SI menyerukan aksi Indonesia Gelap yang digelar di Patung Kuda Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Baca Juga: Pesan khusus Megawati ke Pramono-Rano usai resmi dilantik jadi Gubernur DKI: Diminta kawal program RI hingga nurut perintah Prabowo

"Kita harus bersuara, karena perubahan tak akan datang dari diam. Bersama mahasiswa, rakyat, dan perempuan Indonesia, kita terus bergerak untuk keadilan dan kesejahteraan," begitu pernyataan BEM SI melalui akun @bem_si yang tayang pada Kamis, 20 Februari 2025.

Adapun, keresahan yang diutarakan BEM SI dalam seruan aksi 'Indonesia Gelap' itu. Mulai dari penilaian tentang program makan bergizi yang bermasalah hingga kelangkaan gas LPG.

"Ketika rakyat diam, kebenaran terancam. Ketika penguasa tak terbantahkan, keadilan semakin jauh," ungkap BEM SI.