Beda pernyataan dengan BMKG, istana bantah pangkas anggaran mitigasi bencana hingga 50 persen

Namun BMKG sendiri juga tengah berusaha untuk mengajukan permohonan dispensasi atas pemotongan anggaran ini.

Persoalan mitigasi bencana di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan dan tidak bisa diabaikan, mengingat hal ini menyangkut keselamatan rakyat.

“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” ujarnya.

Baca Juga: Bertemu Erdogan, Prabowo ingin perdagangan Indonesia dan Turki makin kuat

Pemotongan anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden ini untuk penghematan hingga total Rp306,69 Triliun.

“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 Januari 2025 lalu.

Penggunaan anggaran tersebut kemudian akan ditujukan untuk program-program yang manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis' atau MBG yang saat ini sedang berjalan.***