Minta menteri puasa dinas ke luar negeri, Prabowo ungkap soal hemat anggaran hingga pembangunan irigasi dan sekolah

GENMILENIAL.ID - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dapat menghemat anggaran negara apabila para menteri bersedia mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.

Prabowo mengungkap terdapat anggaran 3 miliar dolar atau Rp47,8 triliun untuk biaya perjalanan dinas pejabat di Indonesia.

Presiden RI itu berasumsi apabila anggaran itu dikurangi 50 persen, maka pemerintah dapat berhemat anggaran sebesar Rp15 triliun.

"Hitungan kita perjalanan luar negeri saja untuk pejabat-pejabat 3 miliar dolar, saya minta dikurangi 50 persen saja, kalau bisa dikurangi kita bisa hemat Rp15 triliun," ucap Prabowo saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024, pada Rabu, 4 Desember 2024.

Baca Juga: Kronologi kontroversi Gus Miftah dari ejek penjual es teh bakul hingga minta maaf usai viral di medsos!

Dengan penghematan anggaran itu, Prabowo menilai pemerintah dapat membangun banyak infrastruktur seperti bendungan, irigasi, hingga sekolah.

Prabowo: Para menteri puasa dulu 5 tahun

Dalam kesempatan yang sama, sang Presiden RI meminta para menterinya untuk ikhlas dan legowo karena perjalanan dinas ke luar negerinya dikurangi demi penghematan anggaran tersebut.

"Berapa bendungan, irigasi, berapa SD bisa diperbaiki, berapa anak sekolah dikasih makan? Tolong para menteri puasa dulu, puasanya lima tahun," sebut Prabowo.

Kepala Negara RI yang kini berusia 73 tahun itu juga mengaku telah meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani beserta jajarannya untuk meneliti terkait penghematan anggaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Ingin pemerintahanya bersih dari korupsi, Prabowo: Saya ditertawakan, diejek

"Saya telah perintahkan Menkeu dan Wamenkeu untuk diteliti, semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematannya," terang Prabowo.

"Tapi (penghematan anggaran) tidak diumumkan di sini, supaya tidak cepat puas," tambahnya.

Berkaca dari hal itu, ada sejumlah menteri yang justru meminta tambahan anggaran dengan berbagai alasan, seperti mendukung program prioritas presiden hingga untuk mendukung program kementeriannya.