OKK DPC CIB Kabupaten Subang dorong DPRD lakukan audit open bidding BUMD SEA dan SS

GENMILENIAL.ID - Ketua OKK DPC CIB Kabupaten Subang, Yahya, mencermati dengan tajam proses open bidding yang dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SEA dan BUMD SS. 

Menurutnya, proses tersebut terlalu tendensius dan penuh dengan kontradiksi, melanggar ketentuan Permendagri nomor 37 tahun 2028 pasal 27 ayat 2.

Yahya juga mengkritisi keberadaan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang yang masih aktif, menyebutnya sebagai analisis yang sangat politis. 

Baca Juga: Satresnarkoba Polres Subang kejar DPO narkoba yang menyuplai kepada 25 tersangka yang sudah ditahan

Tanggapan dari Kepala Bagian Ekonomi yang mereka temui sebelumnya tidak memuaskan, karena tidak mampu memberikan jawaban konkret dan rinci terkait hal ini.

CIB mengancam akan menggerakkan massa yang lebih besar pada minggu depan untuk melanjutkan aksi protesnya. 

"Kami akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki proses open bidding yang kontroversial tersebut," katanya.

Baca Juga: Berkenalan dengan Rusia, negara besar dengan sejuta misteri

Selain itu, isu yang diangkat oleh CIB juga terkait Audit Pengelolaan Keuangan Daerah (APH), di mana mereka menuntut agar seluruh BUMD di Kabupaten Subang diaudit secara menyeluruh. 

"Kami mengindikasikan bahwa BUMD Subang selama ini telah menjadi objek indikasi praktik pungutan liar oleh oknum pejabat di Subang," tambahnya.

CIB secara politis mendukung langkah aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa semua BUMD di Kabupaten Subang dalam rangka melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan mereka.