GENMILENIAL.ID — Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, Jumat 20 Februari 2026, untuk mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sinergi pusat-provinsi-kabupaten
Kegiatan yang digelar di Lembur Pakuan Gubernur Jawa Barat, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, merupakan tindak lanjut percepatan program prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Baca Juga: ICCN dampingi Ternate Youth Planner 2026, dorong kota rempah jadi gerbang gastronomi dunia
Menteri KKP menegaskan, revitalisasi tambak Pantura memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasinya tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
“Saya hadir untuk memastikan program prioritas Presiden ini berjalan dengan baik. Pertemuan dengan beberapa bupati, termasuk Subang, Bekasi, Karawang, dan Indramayu, membahas cara pelaksanaan program yang mengutamakan kepentingan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Manfaat strategis bagi masyarakat pesisir
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik percepatan revitalisasi tambak Pantura, yang selama ini banyak terlantar dan rawan abrasi.
Ia menekankan program ini akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas perikanan, serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga: Hari raya lintas agama 2026: Imlek, Ramadan, dan Prapaskah berdekatan, momentum kebersamaan
“Akan ada ratusan ribu tenaga kerja yang terserap, produktivitas perikanan meningkat, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung infrastruktur agar kawasan Pantura menjadi istimewa,” kata Dedi.
Bagi Kabupaten Subang, revitalisasi tambak Pantura menghadirkan peluang memanfaatkan tambak secara produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis ekonomi biru.
Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mempercepat realisasi program serta menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.***