GENMILENIAL.ID – Belum sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengambil langkah cepat dalam pengelolaan dana pemerintah.
Salah satunya, ia menggelontorkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) untuk mendorong perekonomian nasional.
Dana ini disalurkan ke lima bank Himbara, yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI.
Baca Juga: 4 Fakta terkini skandal korupsi kuota haji 2024, KPK beberkan modus oknum pemeras Khalid Basalamah
"Sudah saya setujui tadi pagi. Jadi saya pastikan dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini," tegas Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
Langkah cepat Purbaya ini mendapat sorotan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam siniar YouTube pribadinya, SPEAK UP, Kamis, 18 September 2025.
Menurut Abraham, dana Rp200 triliun tersebut dapat digunakan untuk kredit UMKM dan stimulus ekonomi lainnya.
Rezim bapak vs ibu dalam kebijakan keuangan
Ekonom senior Yanwar Rizky menjelaskan perbedaan gaya pengelolaan dana antara Purbaya Yudhi dan pendahulunya Sri Mulyani.
Baca Juga: Dibentuk era Jokowi, PCO bertransformasi jadi Badan Komunikasi Pemerintah usai evaluasi setahun
Ia menyebutnya sebagai fenomena 'rezim ibu-ibu' versus 'rezim bapak-bapak'.
"Kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan, cenderung hati-hati, menahan dulu pengeluaran sampai yakin tata kelolanya benar. Kalau bapak-bapak, biasanya dana langsung diberikan, tapi kalau ada masalah, siap dikoreksi di belakang," jelas Yanwar.
Menurut Yanwar, karakter Purbaya yang lebih agresif tercermin dari langkah cepatnya menggelontorkan dana Rp200 triliun, berbeda dengan gaya kehati-hatian Sri Mulyani.
Langkah ini sejalan dengan pandangan Purbaya yang menganut teori likuiditas Milton Friedman, di mana dana yang mengendap sebaiknya segera dialirkan agar ekonomi bergerak.
Artikel Terkait
Ferry Irwandi soroti Sri Mulyani: Bukan sekadar pejabat, tapi ibu dan guru yang membimbing
Sri Mulyani pilu usai rumah dijarah, Mahfud MD: Ia kecewa disamakan dengan Sahroni
Chairman Rockefeller pesan ke Menkeu Purbaya: Buka ruang lebar untuk sektor swasta, RI bisa tumbuh lebih tinggi
Menkeu Purbaya: Aturan fiskal bakal dilonggarkan untuk percepat ekonomi nasional
DPR kritisi target ekonomi 7 persen Menkeu Purbaya: PHK masih tinggi, daya beli lemah
Menkeu Purbaya soroti Rp425 triliun mengendap di BI, sebut biang susahnya cari kerja di RI
Menkeu Purbaya janji ekonomi RI pulih akhir 2025, publik menanti bukti