GENMILENIAL.ID – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal baru dalam menjaga stabilitas keuangan negara pada tahun 2026.
Salah satunya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2025 senilai Rp60 triliun.
Langkah ini tercatat dalam Buku II Nota Keuangan serta Rancangan APBN 2026 yang dirilis Kementerian Keuangan.
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa dana SAL akan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada utang sekaligus memperkuat ketahanan fiskal atau fiscal buffer.
Baca Juga: Mendag evaluasi dugaan udang beku RI tercemar radioaktif di AS
“Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer sebesar Rp60 triliun,” tertulis dalam dokumen resmi Kemenkeu pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Instrumen fleksibel
Tak hanya digunakan untuk mengurangi utang, sebagian dana SAL juga akan ditempatkan pada instrumen keuangan jangka pendek dengan risiko rendah.
Mekanisme ini memberikan fleksibilitas karena sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik untuk menutup defisit APBN 2026.
Baca Juga: 5 Jejak finansial kelas menengah Indonesia: Cicilan rumah hingga tabungan darurat
Dengan begitu, pemerintah memiliki cadangan likuiditas yang bisa segera diandalkan ketika terjadi tekanan ekonomi.
“Penggunaan SAL menjadi sumber pembiayaan non-utang yang penting dalam menjaga kesinambungan fiskal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya.
Alternatif dari aset negara
Selain mengoptimalkan SAL, pemerintah juga menyiapkan Hasil Pengelolaan Aset (HPA) sebagai sumber pembiayaan lain.
Artikel Terkait
Sri Mulyani tetapkan KIP tidak terkena efisiensi anggaran, beasiswa untuk mahasiswa aman terkendali
Jawaban istana terkait dugaan reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih yang menyeret nama Sri Mulyani
Bantah isu Sri Mulyani lepas jabatan di tengah anjloknya IHSG, Sufmi Dasco: Tidak akan mundur
Menkeu Sri Mulyani klaim Coretax membaik: Pemeriksaan pajak diperpendek, restitusi jauh lebih cepat
Poin diskusi Sri Mulyani dengan Menkeu China, bahas proses nego tarif Trump hingga inisiatif ASEAN Plus 3
Sri Mulyani terkesan model ekonomi China, dorong dunia belajar dari kesuksesan RRT
Sri Mulyani tegaskan penarikan PPh oleh Marketplace bukan aturan baru, fokus pada kepastian hukum