Tito juga mengatakan jika setelah pemilihan, pertanggungjawabannya beralih ditujukan kepada rakyat.
“Nomor satu tanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia,” imbuhnya.
Untuk kegiatan bersosial, mereka yang tidak mengikuti retret ini akan kehilangan waktu untuk bisa saling mengenal kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tuturnya.
Manfaat Retret Kepala Daerah di Magelang
Tito mengungkapkan jika agenda ini menjadi penting untuk para kepala daerah bisa saling berkoordinasi dan menjalin kerja sama.
“Tadi saya datang dengan pak Bima satu per satu ke tenda ada yang dari Jawa, dari Sragen kalau nggak salah, ada yang dari Timur, ya ada yang dari Ambon, gabung, saling kenal,” ucap Tito.
Itu yang kita harapkan, saling kenal, saling bantu, saling kerja sama,” ujarnya.
“Nah, ini kepentingan daerah bukan hanya untuk kepentingan daerah mereka tetapi kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” imbuhnya.
Instruksi Kepala Daerah dari Partai PDI-P untuk Menunda Ikut Retret
Sebelumya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025 berkaitan dengan retret.
Dalam surat tersebut berisi tentang permintaan kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari Partai PDI-P untuk menunda dalam keikutsertaannya di retret ini.
Artikel Terkait
Retret kepala daerah banyak mengubah skema awal, efisiensi masih jadi alasannya, termasuk tidak bergabungnya para wakil kepala daerah
Diikuti 505 kepala daerah selama sepekan, berapa biaya retret di Akmil Magelang dan apa agendanya?
Megawati larang kader PDIP ikut retret buntut ditahannya Hasto Kristiyanto, bagaimana dampaknya?
Soal instruksi Megawati minta kader PDIP tunda kegiatan retret, Dedi Mulyadi justru minta kepala daerah se-Jabar manut perintah Prabowo
20 Kepala daerah kader PDIP tunda perjalanan retret imbas penahanan Hasto Kristiyanto atas instruksi Megawati
19 Kepala daerah bergelang merah tetap mengikuti retret, Kemendagri beri penjelasan ini
53 Kepala daerah tidak hadir di retret, termasuk kader PDIP, ini sanksi yang harus dijalani