GENMILENIAL.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah di barak militer.
Dedi menegaskan bahwa program tersebut bertujuan membentuk disiplin pelajar, bukan untuk menakut-nakuti atau memberi tekanan.
"Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama. Jangan hanya berkomentar dari jauh, tapi ambil peran dalam mendidik anak-anak," ujar Dedi kepada wartawan di Purwakarta, Minggu, 18 Mei 2025.
Sebelumnya, KPAI menyatakan kekhawatiran bahwa siswa yang tidak mengikuti program tersebut terancam tidak naik kelas.
Program ini telah dilaksanakan di sejumlah daerah seperti Purwakarta dan Bandung, dengan melibatkan Resimen Armed 1 Sthira Yudha sebagai mitra pelatihan.
Menanggapi hal itu, Komandan Resimen Armed 1, Kolonel Arm Roni Junaidi, menegaskan bahwa tidak ada unsur kekerasan dalam pelatihan.
Ia menyatakan pihaknya siap terus mendukung pemerintah daerah dalam pembinaan karakter siswa.
Baca Juga: Kejari Subang kembalikan kerugian negara Rp1,6 miliar dari empat kasus korupsi selama 2025
"Ini murni untuk pembinaan. Fasilitas akan terus kami benahi agar para pelajar merasa nyaman, dan tentu saja kami pastikan tidak ada kekerasan," kata Roni.
Program pendidikan karakter ini menyasar siswa dengan perilaku menyimpang seperti tawuran, bolos sekolah, hingga konsumsi minuman keras.
Gubernur Jabar menyebut program ini sebagai upaya menyelamatkan masa depan generasi muda melalui pendekatan kedisiplinan dan bela negara.