Selain penanganan hotspot, Prabowo menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Ia meminta seluruh aparat, termasuk TNI dan Polri, aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik pembakaran lahan dilarang dan dapat menimbulkan bencana.
Pemerintah juga menyiapkan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan. Masyarakat diminta melapor kepada kepala desa, camat atau bupati.
Selanjutnya, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan membantu mengorganisir pembukaan lahan melalui kelompok tani. Pembiayaan kegiatan tersebut dapat menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka, TNI polri akan membantu pemerintah daerah, diorganisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar," tegas Prabowo.
Baca Juga: Di balik insiden kebakaran besar di Kampung Adat Sade Lombok, ada 4 fakta yang bikin syok!
Korporasi terlibat pembakaran terancam dicabut izinnya
Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap kemungkinan keterlibatan korporasi dalam praktik pembakaran lahan.
Ia meminta Kepolisian, Kejaksaan dan unsur intelijen segera menyelidiki setiap indikasi keterlibatan perusahaan dalam pembakaran lahan.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, intelijen selidiki, kalau ada indikasi segera laporkan, kita segera cabut korporasi apa pun izinnya,” tegas Prabowo.
Meski demikian, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti jelas mengenai korporasi yang diduga menjalankan modus tersebut.
Sejauh ini, terdapat tiga tersangka yang diamankan pada 2025. Ketiganya diketahui tidak memiliki lahan di lokasi saat karhutla terjadi, tetapi berada di tempat kejadian dengan alasan memancing.
“Padahal di sekitar wilayah tersebut tidak ada lokasi pemancingan,” lanjut Herry.