Berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 56 persen siswa datang ke sekolah dalam kondisi lapar.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran di kelas.
Qodari menjelaskan bahwa siswa yang lapar cenderung tidak fokus, sulit memahami materi, dan tidak optimal dalam mengikuti proses belajar.
Oleh karena itu, menurutnya, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Perbedaan pandangan dan pentingnya data
Dalam diskusi tersebut, Qodari juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki berbagai program lain di sektor pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang memiliki alokasi anggaran besar untuk membantu mahasiswa.
Ia menekankan bahwa program MBG dan bantuan pendidikan seperti KIP memiliki tujuan yang berbeda dan tidak seharusnya disamakan.
Qodari juga menantang mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan berbasis data konkret, bukan hanya asumsi.
Di sisi lain, Fathimah menegaskan bahwa mahasiswa melihat langsung realita di lapangan.
Ia menyebut bahwa banyak mahasiswa bertahan kuliah berkat dukungan komunitas dan alumni, bukan sepenuhnya dari bantuan pemerintah.
Perdebatan ini mencerminkan adanya perbedaan pendekatan antara pemerintah dan mahasiswa dalam melihat prioritas kebijakan pendidikan.
Meski demikian, kedua pihak sepakat bahwa evaluasi program tetap diperlukan agar manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas.***