GENMILENIAL.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Subang, khususnya Disparpora, Satpol PP, dan Disnakertrans, saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang, Senin, 6 April 2026.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan kritik terbuka terhadap minimnya respons dan aksi nyata di lapangan dari sejumlah dinas tersebut, meski berbagai persoalan di masyarakat membutuhkan penanganan cepat.
Disparpora disentil, respons dinilai lemah
Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Subang yang dinilai kurang responsif, bahkan saat diminta langsung oleh dirinya sebagai gubernur.
Baca Juga: Pedas, Dedi Mulyadi tegur pejabat Subang soal kinerja dan minim aksi lapangan
“Saya ngurus Lembur Pakuan itu berapa kali minta dinas pariwisata Kabupaten Subang untuk ngurus, seperti tidak ada respons, padahal gubernur yang minta, apalagi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa hanya bergantung pada program formal, melainkan harus diiringi aksi nyata di lapangan, termasuk penataan lingkungan dan pelayanan yang baik.
Satpol PP disorot, penertiban dinilai lambat
Selain Disparpora, Satpol PP Subang juga menjadi sorotan. Dedi menilai penegakan ketertiban umum masih lemah dan kurang inisiatif.
Ia bahkan membandingkan langkah yang dilakukannya secara langsung dalam menertibkan bangunan liar dan spanduk di wilayah lain, yang menurutnya belum terlihat optimal dilakukan oleh aparat di daerah.
Baca Juga: Momentum HUT ke-78, DPRD Subang dorong pembangunan ngebut hingga target nol jalan rusak 2027
“Gubernur tiap hari bongkar bangunan liar, cabut spanduk biar rapi, tapi di daerah tidak ada yang bergerak,” tegasnya.
Disnakertrans diminta bereskan masalah tenaga kerja
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Subang, terutama terkait rendahnya serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri.