Debat baru soal Family Office
Beda pandangan juga muncul dalam isu pendirian Family Office, lembaga pengelola kekayaan swasta yang dirancang menarik investor global ke Indonesia.
Purbaya menolak bila pendirian lembaga ini mengandalkan anggaran negara.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” katanya, 13 Oktober 2025.
Ia juga mengaku belum mendapat penjelasan resmi soal konsep Family Office yang digagas Luhut sejak era Presiden Joko Widodo.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” ujarnya.
Baca Juga: Kilas balik kasus korupsi CPO: Kejagung kembalikan Rp13,25 triliun, sisa Rp4,4 triliun masih ditagih
Menanggapi itu, Luhut menegaskan program Family Office tak ada kaitannya dengan APBN.
“Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Ribut, ditabrakin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan. Siapa yang minta APBN? Enggak ada urusannya sama sekali,” tegas Luhut.
Dinamika politik ekonomi di balik kabinet
Meski keduanya membantah berseteru, dinamika di antara dua figur ekonomi ini menggambarkan ketegangan kebijakan fiskal dan investasi di era Prabowo-Gibran.
Perbedaan pendekatan antara Purbaya yang konservatif terhadap APBN dan Luhut yang progresif dalam investasi strategis bisa menjadi penentu arah ekonomi Indonesia ke depan, antara kehati-hatian fiskal atau agresivitas pembangunan.***