Isu 'perang dingin' Purbaya vs Luhut di sidang kabinet: Dari utang Whoosh hingga debat family office

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Selasa, 21 Oktober 2025 | 16:43 WIB
Menyoroti ramainya isu perselisihan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Ketua DEN, Luhut Pandjaitan (Instagram.com/@purbayayudhi_official - @luhut.pandjaitan)
Menyoroti ramainya isu perselisihan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Ketua DEN, Luhut Pandjaitan (Instagram.com/@purbayayudhi_official - @luhut.pandjaitan)

GENMILENIAL.ID – Dua tokoh ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menjadi sorotan publik.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, keduanya terlihat duduk berjauhan tanpa interaksi, memunculkan spekulasi tentang 'perang dingin' di tubuh Kabinet Merah Putih.

Menyikapi isu tersebut, Purbaya buru-buru menepis kabar keretakan hubungannya dengan Luhut.

“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: 10 Ribu anak jadi korban keracunan MBG, pemerintah tutup 106 dapur: Saatnya orang tua ikut siapkan makanan sekolah?

Menurutnya, kesan tidak saling sapa itu hanya karena posisi duduk yang berjauhan.
“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” selorohnya sambil tersenyum.

Meski demikian, publik menilai isu 'dingin-dinginan' itu tak sepenuhnya tanpa dasar, mengingat keduanya memang kerap berbeda pandangan dalam dua isu strategis, utang proyek Whoosh dan rencana pendirian Family Office.

Beda pandangan soal utang proyek Whoosh

Perbedaan keduanya pertama kali mencuat dari polemik utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Baca Juga: China siap lanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam proyek Whoosh, klaim bantu perekonomian dan lapangan kerja

Purbaya menegaskan, utang Whoosh tidak boleh dibayar menggunakan APBN, karena proyek itu dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang selama ini menikmati dividen dari BUMN.

“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita,” kata Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok, 13 Oktober 2025.

Namun Luhut punya pandangan berbeda. Ia menilai utang Whoosh tidak perlu diseret ke ranah fiskal negara, sebab hanya memerlukan restrukturisasi internal.

“Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN membayar utang Whoosh,” tegas Luhut dalam forum 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis, 16 Oktober 2025.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X