Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi mengakui sebagian besar APBD tidak bisa digunakan secara fleksibel karena tersandera kewajiban lama seperti utang PEN, tunggakan BPJS, dan biaya operasional proyek besar.
“Jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang-utang itu,” kata Dedi di Bandung, Rabu, 9 Juli 2025.
Dedi Mulyadi dan politik anggaran
Dalam berbagai kesempatan, Dedi menegaskan langkahnya menata ulang prioritas belanja publik merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan.
Ia juga memangkas pos anggaran yang dianggap tidak mendesak, termasuk belanja iklan media massa dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.
Menurutnya, pemangkasan tersebut bukan bentuk antipati terhadap media.
“Berpihak kepada pers tidak harus diukur dari besarnya kontrak. Transparansi dan keterbukaan informasi justru lebih penting,” tegas Dedi di Rindam III Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
Namun, pengurangan di satu sisi dan ajakan udunan di sisi lain menimbulkan tanda tanya publik, apakah kebijakan ini efisien atau justru simbolik?
Janji transparansi, tantangan akuntabilitas
Pemprov Jabar memastikan laporan donasi Rp1000 per hari akan terbuka untuk publik, namun sejumlah kalangan menilai transparansi saja belum cukup tanpa kejelasan arah penggunaan dana dan dampak sosial yang terukur.
Kritik muncul agar pemerintah fokus memperkuat efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah, sebelum kembali mengajak masyarakat ikut menanggung beban fiskal.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar soal nominal, melainkan manifestasi semangat kebersamaan di tengah keterbatasan.
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebersamaan membangun Jawa Barat,” pungkasnya.***