"Apapun motifnya, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu," imbuhnya.
Ia juga menyoroti kinerja Kejagung yang terus meningkat sejak 2022 hingga 2024. Menurutnya, Kejagung selalu mendapatkan penilaian terbaik, terutama jika diberi kesempatan dan perlindungan untuk bertindak.
"Itu permulaan dari langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh presiden. Kita tunggu," tambah Mahfud.
Awal mula kasus terbongkar
Kasus ini mulai terungkap setelah adanya keluhan masyarakat di beberapa daerah terkait buruknya kualitas Pertamax. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Sirega, mengungkapkan bahwa laporan awal datang dari warga Papua dan Palembang.
"Kalau ingat, di beberapa peristiwa, ada di Papua dan Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang katakanlah jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek," ujar Harli.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejagung kemudian melakukan investigasi dan mengumpulkan data. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa kenaikan harga Pertamax serta besarnya subsidi dari pemerintah berkaitan dengan praktik ilegal di dalam tubuh Pertamina.
"Sampai pada akhirnya ada keterkaitan dengan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait misalnya kenapa harga BBM harus naik. Ternyata kan ada beban-beban pemerintah yang harusnya tidak perlu," jelas Harli.
Lebih lanjut, temuan ini mengarah pada dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patra Niaga.
Baca Juga: Sritex resmi tutup permanen dan PHK ribuan karyawan, Dirut pastikan hak karyawan terpenuhi
"Karena ada sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini, akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar," pungkasnya.
Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, kasus ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat berdampak luas pada ekonomi negara dan masyarakat. Kejagung terus melakukan pendalaman agar semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.***