GENMILENIAL.ID - Partisipasi pemilih Pilkada Subang pada 27 November 2024 lalu meleset dari target, KPU Kabupaten Subang yang sebelumnya menargetkan partisipasi pemilih minimal 80 persen faktanya tidak terpenuhi dan hanya diangka sebesar 70,34 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Subang, Abdul Muhyi mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 secara nasional memang mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Tren penurunan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024 ini, secara nasional menurun, jika dibandingkan dengan Pilkada 2018 lalu," kata Abdul Muhyi dalam keteranganya pada awak media.
Baca Juga: Digugat pasangan H. Ruhimat dan Aceng Kudus terkait hasil Pilkada 2024, ini kata KPU Subang
"Ada penurunan sekitar 8 persen lebih, apalagi dibandingkan dengan pemilu 2024 kemarin diatas 9 persen penurunannya,” sambungnya.
Kendati demikian, lanjut Muhyi Kabupaten Subang untuk di Jawa Barat masih menduduki peringkat pada posisi yang ke-10.
“Kalau kita lihat secara kewilayahan di Provinsi Jawa Barat ini, Subang masih menduduki peringkat 10 besar, diatas partisipasi 70 persen,” terangnya.
Muhyi juga menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan analisa dan kajian terkait apa yang menjadi penyebab tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak tersebut menurun, terutama di Kabupaten Subang.
“Terkait analisa dan kajian ini juga, KPU Subang membutuhkan waktu. Dan ini juga penting bagi kita, untuk mengkaji dan menganalisis, sebagai bahan pembelajaran di Pilkada yang akan datang,” tutur Abdul Muhyi.
Turunya partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 ini, kata Muhyi merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kedepanya, KPU sendiri tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari peran serta semua pihak.
“Penting kiranya semua pihak agar pelaksanaan pilkada ini berjalan aman dan sukses serta kondusif,” ujar Muhyi.
Meski dari sisi tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang signifikan, tapi dari sisi pelaksanaan, secara umum sudah diangggap berhasil, ia juga menjelaskan dari mulai pelaksanaan dan minimnya permasalahan menjadi indikator tersebut.
Baca Juga: Istana tegaskan hasil pajak dikembalikan ke masyarakat, dari mulai bansos hingga subsidi listrik