GENMILENIAL.ID - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi, membantah soal adanya narasi yang menyebut bahwa pemerintah tidak pernah mengembalikkan hasil pajak ke masyarakat.
Padahal, pemerintah banyak mengembalikan hasil pajak kepada masyarakat secara langsung. Bahkan, nominal yang dikembalikan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun dalam bentuk berbagai bantuan sosial hingga subsidi.
"Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar," kata Hasan dikutip dari YouTube CokroTv, Minggu 29 Desember 2024.
"Yang dikembalikan langsung nih dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik. Itu mungkin di atas 500 triliun, dikembalikan ke masyarakat," sambungnya.
Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 KWH itu, langganannya itu, dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Subsidi itu dari pajak," tambahnya.
Selain itu, Hasan menjelaskan bahwa pemerintah juga mengalokasikan anggaran dari hasil pajak untuk kepentingan pelayanan. Seperti, sekolah hingga untuk gaji-gaji guru.
"Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga," ucap Hasan.
"Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Gaji guru dialokasikan 81 triliun. Itu buat siapa? Itu kan buat masyarakat juga," tambahnya.
Belum lagi, pemerintah juga akan menerapkan program cek kesehatan gratis dan makan bergizi gratis, yang semuanya sama-sama bersumber dari hasil pajak masyarakat.
"Jadi menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian, hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek anda, untuk marah-marah sama pemerintah," ujar Hasan
"Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat," tambahnya.
Artikel Terkait
Tanpa potongan pajak, Kang Jimat serahkan bonus atlet Subang peraih medali pada Porprov XIV Jawa Barat 2022
5 Provinsi yang beri pemutihan pajak kendaraan, salah satunya Jawa Barat
Prabowo ajak negara-negara APEC kolaborasi dengan RI: Dana akan beredar di ekonomi kita sendiri
Prabowo tegaskan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah: Kita tetap lindungi rakyat kecil
Menkeu Sri Mulyani sebut kenaikan PPN 12 persen tidak untuk barang pokok, Vietnam justru turunkan angkanya
Dilema PPN 12 persen: Sri Mulyani yakinkan pemerintah bersikap adil hingga anggota DPR yang sebut warga ekonomi menengah bisa merana
3 Kontroversi Gerindra vs PDIP soal PPN 12 persen, salah satunya Waka Banggar DPR sebut bukan Prabowo yang inisiasi kebijakan itu