GENMILENIAL.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan barang-barang negara hasil dari perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Keenam instansi tersebut yaitu Kementerian Keuangan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan bahwa penyerahan barang rampasan kepada perwakilan masing-masing instansi dilakukan secara simbolis di Kantor DPRD Kota Tomohon pada Kamis 7 Maret 2024.
"Diharapkan kami semua bisa mengambil hikmah dari kegiatan PSP-Hibah ini, yaitu satu jangan korupsi," ujar Nawawi Pomolango dikutip dari PMJNews pada Selasa 12 Maret 2024.
Baca Juga: Dahsyat, ini manfaat konsumsi kopi tanpa gula, apa saja?
Lanjut Nawawi, penyerahan barang rampasan dari hasil korupsi tersebut merupakan bagian dari upaya pihaknya dalam melakukan pemulihan aset negara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Disamping itu, dikuatkan juga dengan Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2020-2024.
Pada kesempatan tersebut, terdapat tiga Kementerian/Lembaga yang mendapat barang rampasan negara melalui mekanisme PSP, yaitu Kemenkeu, BP2MI, dan BNN.
Sedangkan tiga Pemerintah Daerah yang meliputi Pemkot Tomohon, Pemkab Kediri, dan Pemkab Tulungagung menerima aset sitaan melalui hibah.
Baca Juga: Sukses gelar konser di Singapura, Taylor Swift : Terima kasih dari lubuk hati saya
Kementrian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan mendapat empat barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan dengan totl aset mencapai Rp 4.559.352.000 atau Rp 4,5 miliar.
Sedangkan untuk lokasi dari barang rampasan negara yang dimaksud yaitu dua di antaranya berada di Pekanbaru, Riau, satu di Tangerang, Banten, dan satu lainnya di Mojokerto, Jawa Timur.