Refleksi 5 Tahun Jimat Akur, Sekjen KIPP pertanyakan hasil evaluasi refleksi dan rekomendasinya

GENMILENIAL.ID - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyebut bahwa refleksi 5 tahun kepemimpinan Jimat Akur, seharusnya tidak hanya sekedar yang baiknya saja yang dipublikasikan ke masyarakat.

Sebagai bahan evaluasi, penting bagi publik untuk mengetahui, program apa saja yang selama pemerintahan Jimat Akur yang hingga hari ini belum berjalan.

"Kritisi refleksi itu kan bukan hanya sekedar mengatakan bahwa baik, tetapi yang buruknya juga dimunculkan, sehingga ini bisa menjadi evaluasi bukan hanya untuk Bupati tetapi PJ nanti yang melakukan itu," kata Kaka Suminta.

Lanjut Kaka, dirinya berbicara seperti itu, bukan kepada H. Ruhimat secara person, tetapi Bupati Subang sebagai Kepala Pemerintahan.

Baca Juga: ESAI : Peran penting pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial

"Sehingga yang dinilai adalah Kepala-kepala Dinas, nah ini harus digunakan oleh semua pihak, saya pikir untuk memberikan evaluasi dan rekomendasinya apa, karena refleksi ini tidak akan berarti tanpa memberikan rekomendasi," ucapnya.

Sekjen KIPP juga menyebut bahwa pihaknya sangat berharap rekomendasi hasil dari refleksi 5 tahun kepemimpinan Jimat Akur cukup baik, sehingga bisa digunakan oleh PJ Bupati berikutnya atau Bupati yang akan datang sesuai pilihan rakyat.

"Kita mengevaluasi refleksi, pertama dari anggaran, karena anggaranya cukup besar seharusnya menghasilkan sesuatu yang baik," ujarnya.

Terkait refleksi 5 tahun yang dilakukan oleh Jimat Akur, Kaka pun melihat hal tersebut dari dua perspektif, pertama dari aspek hukum dan politis.

Baca Juga: Petani garapan, gantungkan hidup pada tuan tanah, ditengah himpitan ekonomi dan harga pupuk yang melambung

"Apakah secara hukum ada penyimpangan, saya harap tidak ada, karena tidak mau ada Kepala Daerah tersandung lagi, kedua dari sisi politik, apakah politiknya sudah benar tadi dalam rangka mengangkat ataupun mengantisipasi menurunya demokrasi," jelasnya.

Sebagai Sekjen KIPP, Kaka masih melihat bahwa demokrasi di Kabupaten Subang masih lemah, terutama terkait pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

"Kalau ini menjadi bagian daripada penurunan kualitas demokrasi, saya pikir evaluasi kedepanya, ini harus dievaluasi secara kritis, tentang dari sisi anggaran, dari sisi proses, dari sisi output seperti apa," tandasnya.