DPR ungkap dugaan jual beli sel, sebut Lapas Cibinong punya 'President Suite'

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Minggu, 4 Oktober 2026 | 17:02 WIB
Screenshot podcast Madilog Forum Keadilan TV yang membahas temuan fasilitas mewah dan bangunan ilegal di Lapas Kelas IIA Cibinong
Screenshot podcast Madilog Forum Keadilan TV yang membahas temuan fasilitas mewah dan bangunan ilegal di Lapas Kelas IIA Cibinong

Selain keberadaan fasilitas khusus, Yanuar juga mengungkap dugaan adanya praktik transaksional dalam penempatan narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Baca Juga: Kapolri Suyudi bakal lantik 27 pejabat Polri, 19 Kapolda ikut berganti

Pembayaran untuk berpindah sel disebut mencapai puluhan juta rupiah. Sementara untuk menempati fasilitas tertentu, nilainya disebut dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Namun, angka-angka tersebut merupakan dugaan yang disampaikan dalam pembahasan dan masih memerlukan pendalaman serta pembuktian lebih lanjut.

Yanuar juga menyinggung narapidana dengan nilai perkara besar yang disebut pernah menempati fasilitas tersebut.

Beberapa nama yang muncul dalam pembahasan antara lain Jimmy Masrin, Ferdy Sambo, dan Harvey Moeis.

Baca Juga: BGN soroti yayasan minta setoran Rp2.000 per porsi dari mitra MBG

Penyebutan nama-nama tersebut muncul dalam pembahasan mengenai dugaan penggunaan fasilitas khusus bagi narapidana tertentu.

CCTV di sekitar bangunan ikut disorot

Selain bangunan dan dugaan transaksi penempatan narapidana, persoalan CCTV juga menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI.

Dalam pemeriksaan langsung, Komisi XIII menemukan keberadaan CCTV di sekitar bangunan yang sebelumnya dipersoalkan.

Temuan tersebut disebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam rapat sebelumnya. Perbedaan informasi mengenai keberadaan CCTV itu kemudian turut menjadi bagian dari persoalan yang disorot DPR.

Baca Juga: Ini penyebab penerima bantuan beras 30 kg hanya dapat 20 kg di Kenali Besar Jambi, Bulog minta lurah tanggung jawab

Kini, bangunan yang tidak tercatat sebagai BMN tersebut telah menjadi objek penertiban.

Komisi XIII DPR RI meminta asal-usul bangunan, pihak yang membangun, serta penggunaan fasilitas tersebut diusut lebih lanjut.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X